Thursday, April 1st, 2010
oleh : Eva Martha Rahayu
Meski baru tiga bulan memimpin PLN, beberapa pembenahan pentingdigelar Dahlan Iskan. Seperti apa perubahan yang diterapkannya?
Dulu PLN adalah lembaga yang dibenci Dahlan Iskan. Alasannya, pertama, negara kita potensial energi listrik, tetapi mengalami krisis listrik. Kedua, PLN mau membeli listrik seharga Rp 1.050/KWh dari Malaysia, padahal ada pembangkit swasta nasional yang menawarkan Rp 600/KWh sulit masuk. Dalam pikiran Dahlan, banyak hal yang tidak masuk akal di tubuh BUMN itu.
Belum lagi soal mengapa PLN tidak bisa mendapatkan gas hingga puluhan tahun. Perusahaan ini memiliki banyak pembangkit berbahan bakar gas, yang berkapasitas besar dan kualitas kelas satu, tetapi justru menggunakan solar yang biayanya bisa membengkak tiga kali lipat. Begitu pula halnya mengapa di Kalimantan Timur yang kaya batu bara, pembangkit listriknya malah berbahan bakar solar. Sungguh ironis, negara kita ekspor batu bara besar-besaran, tetapi juga impor solar habis-habisan. Sebagai informasi, saat ini kebutuhan gas PLN kurang dari 1 juta million metric British thermal units (MMBtu). Jika itu terpenuhi, bisa berhemat Rp 15 triliun per tahun. Ujung-ujungnya, jika gas terpenuhi, dapat mengurangi subsidi pemerintah.
Sebenarnya persoalan yang dihadapi bukan itu saja. Sampai tahun 2015, PLN dihadapkan pada dua tantangan. Pertama, untuk jangka pendek (1-2 tahun ke depan) listriknya harus nyala dulu agar tidak byar-pet lagi. Untuk itu, PLN menyewa generator dengan biaya sangat mahal. Meski tidak efisien, hal itu harus dilakukan mengingat statusnya adalah Public Service Obligation (PSO), sehingga bagaimanapun ada proses politik yang terkait di BUMN itu. Kedua, rencana jangka panjang: harus bisa membangun dan melakukan efisiensi. Tahun 2015 harus bisa membangun dan menambah pasokan listrik 20 ribu MW. Untuk itu, dibutuhkan dana sekitar Rp 800 triliun.
Dengan setumpuk persoalan yang dihadapi PLN, perusahaan pelat merah itu membutuhkan figur pemimpin yang menjanjikan terobosan dalam menangani perusahaan. Dari tiga kandidat dirut, Dahlan dianggap sebagai sosok paling tepat, sehingga ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. PLN butuh leadership dan pengalaman manajemen Dahlan, ujar Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar.
Apakah tepat menunjuk saya? Pasti akan banyak sorotan, karena saya bukan orang dalam PLN, ucap Dahlan ketika ditanya pers di awal-awal isu dirinya akan menjadi orang nomor satu PLN. Meski mulanya ragu, Mustafa menilai konsep pembenahan yang ditawarkan Dahlan paling radikal.
Dijelaskan Mustafa, konsep yang disampaikan bos Grup Jawa Pos itu: memakai terobosan radikal dalam menghilangkan subsidi BBM untuk pembangkit listrik, membawa tekologi baru, serta mengupayakan penggunaan gas dan batu bara. Dahlan pun menyatakan sanggup mencari skema baru pendanaan untuk membiayai pembangkit dan mengurangi utang PLN, serta menjanjikan penghematan penggunaan BBM di PLN sebesar Rp 15 triliun/tahun. Tidak kalah pentingnya, Dahlan memiliki jaringan internasional ke Cina untuk barang-barang modal. Contohnya, pengadaan trafo dan transmisi untuk membangun instalasi baru atau memperbaiki yang lama.
Di atas kertas boleh saja konsep bagus, tetapi bagaimana eksekusinya?
Dahlan menggarisbawahi ada tiga prioritas program kerjanya setelah dilantik menjadi dirut pada 23 Desember 2009. Pertama, trafo. Kedua, konversi gas. Ketiga, konversi pembangkit diesel di luar Jawa dengan pembangkit berbahan bakar batu bara skala kecil. Yang kritis masalah trafo, karena setiap satu trafo mati, akan kehilangan kapasitas 100 MW. Saat ini dibutuhkan 12 trafo di Jawa untuk cadangan di 12 gardu induk, kata pria kelahiran Magetan, 17 Agustus 1951 ini.
Bagaimana menjadikan PLN sebagai perusahaan yang menguntungkan? Eksekutif yang hobi bekerja ini menyadari PLN ibarat tukang jahit yang cuma terima upah. PLN memproduksi listrik yang tarifnya sudah ditentukan pemerintah. Jika ada kekurangan biaya, ditutup dengan subsidi. Jadi, dalam pandangannya, BUMN ini bukan perusahaan dalam pengertian entitas bisnis. Dengan nasib seperti itu, bagi Dahlan, yang terpenting dilakukan adalah menunjukkan diri sebagai perusahaan yang efisien. Setelah itu, mampu mengurangi subsidi pemerintah sampai batas yang bisa ditoleransi. Jika rakyat sudah makmur, tarif listrik bisa naik. Namun, harapan itu tidak bisa diwujudkan dalam waktu cepat.
Meski demikian, bukan Dahlan namanya jika tidak bergerak cepat. Pada minggu pertama menjabat, ia sudah merealisasi program jangka pendek. Yaitu, mengganti sumber energi primer dan menyediakan trafo cadangan untuk keperluan distribusi listrik. Penggantian energi primer ini diklaimnya bisa menghemat beban subsidi sebesar Rp 5 triliun tiap tahun.
Langkah awal yang dilakukan untuk mengganti sumber energi primer adalah: meneken kontrak pembelian gas dari Perusahaan Gas Negara. Dengan pembelian gas ini, pasokan gas sebesar 8billion British thermal unit per hari disalurkan untuk pembangkit tenaga uap di Talang Duku, Sumatera Selatan. Untuk pembangkit Utara disalurkan 150 MMBtu. Sejak awal masuk PLN, persoalan utama yang saya sasar adalah gas. PLN butuh 1 juta MMBtu gas tiap hari, kata ayah dua anak ini.
Langkah kedua, membangun 100 unit pembangkit tenaga uap kecil untuk menggantikan mesin diesel yang selama ini digunakan di luar Jawa, seperti Sumatera dan Kalimantan. Kapasitas masing-masing pembangkit ini beragam sesuai dengan karakteristik dan kemampuan daerahnya.
Untuk trafo cadangan, disediakan 12 unit berkapasitas 500 KA buat sejumlah gardu di Jawa, Madura dan Bali. Trafo cadangan ini penting guna mengantisipasi terjadinya gangguan pasokan listrik ketika gardu induk rusak.
Terkait dengan masalah pasokan listrik di luar Jawa, Dahlan memetakan problem Sumatera dan Indonesia Timur. Selama ini masalah yang dihadapi di Jawa adalah distribusi dan pelayanan. Adapun persoalan yang dihadapi Sumatera seputar pelayanan dan kecukupan listrik. “Makanya, kami lakukan Revolusi Sumatera sejak April 2010, tuturnya. Dikatakan revolusi karena Sumatera harus memiliki kecukupan listrik sebagaimana Jawa. Untuk penanganan Indonesia Timur lebih rumit lagi karena pembangkit di sana didominasi diesel. Apa saja langkah yang dilakukan? Pertama, mengganti diesel dengan pembangkit listrik kecil berjumlah 70 unit. Kedua, mengadakan pembangkit listrik tenaga matahari besar-besaran. Ketiga, membangun pembangkit mikro hidro besar-besaran di Sulawesi dan Papua.
Tidak hanya masalah teknis yang dibenahi, tetapi juga birokrasi. Yaitu, dengan memangkas jalur pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan yang cepat, tapi tetap accountable dan prudent. Ini penting, karena untuk membangun suatu pembangkit butuh waktu 2-2,5 tahun. Jika kelamaan, khawatir akan hilang kesempatan meningkatkan pelayanan listrik kepada masyarakat, ungkap pengusaha yang memiliki sekitar 100 perusahaan dari beberapa sektor ini.
Menurut Dahlan, di sistem lama PLN, suatu keputusan harus diputuskan di rapat direksi, kemudian dibuat naskah keputusan, lalu ditandatangani seluruh direktur. Akibatnya, ada keputusan yang umurnya sudah setahun, tetapi baru diteken. Contoh, keputusan pembelian komputer di PLN Cawang, Jakarta Timur. Komputer di sana umurnya sudah 30 tahun, tapi keputusan sudah setahun belum goal juga, sampai-sampai merek komputer itu sudah ditutup oleh pabriknya, ujarnya dengan tergelak. Itu bisa dimaklumi karena ada direktur yang tidak terlibat dalam persoalan tersebut.
Akhirnya, Dahlan mengubah sistem itu lebih pendek birokrasinya. Dibentuk sekitar 6 komite, antara lain Komite SDM, Komite Investasi atau Komite Transmisi. Komite investasi hanya melibatkan ketua komite, direktur keuangan, direktur bisnis dan manajemen risiko, direktur perencanaan dan direktur operasional. Kalau komite sudah memutuskan, itu adalah keputusan direksi. Kini praktis 2-3 kali rapat sudah kelar, bahkan ada yang sekali rapat.
Setelah birokrasi, Dahlan pun membenahi struktur organisasi. Dulu di bawah direktur terdapat deputi direktur. Otomatis jabatannya adalah wakil direktur. Posisi ini ditiadakan, diganti menjadi kepala divisi.
Dahlan juga memilih sendiri tim direksi yang dikehendakinya. Saat saya naik, salah satu poin penting adalah saya minta diberi keleluasaan menyusun tim sendiri, ujar bos yang masih memakai ponsel Nokia model lima tahun silam ini. Lalu, ia memasang intelijen untuk minta masukan dari karyawan dan melihat file sumber daya manusia agar tahu rekam jejak sejumlah karyawan yang diincarnya.Saya ingin karyawan yang memiliki komitmen 100% untuk PLN. Menyusun tim itu akhirnya tuntas dalam waktu 1,5 bulan.
Guna mengontrol pencapaian target program atau kinerja PLN, Dahlan membentuk lembaga semacam Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang dibentuk mirip ketika Kuntoro menjabat sebagai dirut. Jadi, ada satu kepala divisi yang ditugaskan khusus untuk melakukan monitoring target. Misalnya, ditugaskan memantau kemajuan program listrik prabayar, revolusi di Sumatera Utara, dan sebagainya.
Untuk membenahi PLN, Dahlan pun berupaya menanamkan sense of crisis tahun 1998 sebagaimana di Jawa Pos. Saat di kantor media itu, jika kacamatanya patah, ia hanya mengikatnya dengan karet. Lalu, ada juga karyawan yang memintanya tidak naik Mercy lagi, akhirnya ia hanya naik Hyundai kecil. Begitu juga di PLN sini, saya mengubah mindset karyawan. Dulu ada lift khusus dirut, tapi sekarang saya ubah lift itu untuk siapa saja, tutur Dahlan yang tidak menggunakan mobil dinas PLN, melainkan naik Mercy pribadi bernopol L 1 JP jika ngantor di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan.
Sebagai pemimpin, Dahlan berusaha memberikan contoh nyata bagi bawahannya. Misalnya, ia disiplin berangkat pagi dan pukul 6.45 WIB sudah berada di kantor. Rapat direksi pun diubah menjadi pukul 7.00 WIB. Karena direksi sudah digaji tinggi, mereka harus total untuk PLN. Tidak boleh ngobyek, kata Dahlan yang rata-rata menghabiskan waktu tidur lima jam dalam sehari.
Kehadiran Dahlan sejak awal memang ditentang karyawan. Bagaimana mengatasi resistensi itu? Diamkan saja. Mereka (karyawan) kan belum tahu saya lebih jauh. Saya biasa makan di kantin karyawan dan seminggu sekali suntik imunisasi Hepatitis B di poliklinik PLN, ujar pria yang pernah melakukan operasi tranplantasi hati di Cina dan kini tetap mengonsumi obat seharga Rp 10 juta/bulan ini.
Tidak hanya tentangan karyawan yang dihadapi Dahlan dengan menjadi Dirut PLN. Baru-baru ini ia kesandung masalah dengan Komisi 7 DPR atas keputusannya menaikkan tarif listrik 6.600 VA ke atas. Itu kebodohan saya. Saya tidak tahu bahwa harus minta persetuan DPR dulu. Bahkan, kalau perlu, saya cium kaki semua anggota DPR untuk menebus kesalahan saya, asalkan kenaikan tarif itu tidak dibatalkan, ujarnya dengan nada menyesal. Bagaimanapun, keputusan itu dipersoalkan DPR, tarif baru sudah jalan dan orang kaya telah membayarnya. Dan hingga kini belum ada pelanggan kaya yang komplain atas tarif baru listrik 6.600 VA ke atas.
Secara pribadi, ia pun banyak melakukan pengorbanan. Tentu saja, gaji dirut PLN lebih kecil dibandingkan revenue bisnis pribadinya. Juga, tidak bisa jalan-jalan ke luar negeri yang dulu kerap dilakukan. Kebiasaan menulis pun mesti ditinggalkan dulu. Semua itu demi perubahan dan kemajuan di PLN, katanya tandas. Bahkan, dengan posisi dirut BUMN, ia rentan terjerat risiko hukum. Istri saya ketika nonton tayangan kasus Century di televisi sampai bilang, kamu (Dahlan) nanti juga digituin kalau salah, katanya sembari tersenyum. Dengan buru-buru ia menambahkan, Tapi saya kan tidak korupsi.
Bagi Dahlan, saat menjadi nakhoda PLN, hal tersulit adalah mengubah kondisi psikologisnya. Maklum, ia puluhan tahun terbiasa tidak memiliki bos. Namun, kini punya atasan yang terdiri dari tiga menteri, 25 dirjen dan tiga komisi di DPR. Lantas, bagaimana hasil gebrakannya di PLN?
Pemadaman listrik di beberapa tempat berkurang. Misalnya di Medan, sejak awal Maret sudah tidak ada mati listrik. Listrik di Karimun dan Tanjung Pinang juga tidak mati lagi sejak pertengahan Maret. Di Makassar dan Manado, tidak mati lampu terhitung akhir Maret. Pendeknya, tiap minggu ditargetkan ada peningkatan daerah-daerah yang bebas byar-pet. Jika pemerintah menargetkan crash program mengatasi pemadaman pada Oktober 2010, Dahlan berani mencapai target lebih cepat, yaitu Juni 2010.
Untuk masalah karyawan, saat ini Dahlan mengaku semua happy. Ini dilakukan demi mengubah citra PLN terkesan lambat, tidak efisien dan sulit berubah. Rupanya, di kalangan internal banyak yang mengalami kegelisahan ingin berubah. Pada Maret lalu diadakan sarasehan tentang cara pengadaan barang yang efektif dan efisien. Sebab, tiap tahun PLN mesti membelanjakan duit Rp 70 triliun untuk belanja modal. Jadi, kalau bisa hemat 1%-5%, pasti bagus sekali implikasinya. Saya juga menulis CEO note untuk karyawan bahwa sekarang kami punya teman baru namanya antusiasme. Jadi, semua harus bersemangat untuk berubah, imbuh Dahlan yang kini tinggal bersama istrinya di Apartemen Capital, SCBD, Jakarta.
Karyawan pun mengakui kehebatan Dahlan. Visi dan budaya kerja PLN menjadi world class service diperluas dari tadinya Jakarta saja kini hingga area Jawa-Bali, ungkap Tri Budi Darmawan, Deputi Manajer Perencanaan Kantor Distribusi Gambir. Budi memuji kini bosnya lebih egaliter karena mau turun ke bawah. Kami diberi contoh langsung mental melayani, tambah pria 42 tahun itu.
Hermawan Kartajaya juga sepakat. Pak Dahlan adalah tipe pemimpin yang mampu mengubah impossible menjadi possible. Beliau mampu mentransformasikan berbagai bisnis yang digelutinya. Juga, memiliki strategi pemasaran yang kreatif, meski mungkin ia tidak merasa demikian, ungkap pakar pemasaran dari MarkPlus itu yang juga teman lama Dahlan. Yang jelas, kini bos koran itu tidak benci lagi terhadap PLN.
Reportase: Eddy Dwinanto Iskandar
Riset: Sarah Ratna
BOKS:
Langkah Dahlan Benahi PLN
_______________________________________________________________
Efisiensi
- Menetapkan tiga prioritas program kerja. Pertama, trafo. Kedua, konversi gas. Ketiga, konversi pembangkit diesel di luar Jawa.
- Mengganti sumber energi primer dan menyediakan trafo cadangan untuk distribusi listrik.
- Meneken kontrak pembelian gas dari Perusahaan Gas Negara.
- Membangun 100 unit pembangkit tenaga uap kecil untuk menggantikan mesin diesel yang selama ini digunakan di luar Jawa.
Organisasi
- Mengubah sistem birokrasi pengambilan keputusan lebih cepat dengan membentuk 6 komite.
- Meniadakan jabatan deputi, diganti menjadi kepala divisi.
- Membentuk lembaga semacam UKP4 untuk mengontrol pencapaian kinerja PLN.
No comments:
Post a Comment