Tuesday, August 19, 2014

UKM / SME

7 Langkah Menuju UKM Mandiri
http://www.pelatihanlingkungan.com/7-langkah-menuju-ukm-mandiri/

PENGANTAR
Dalam menjalankan amanat Undang-undang no. 18 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 74 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, perusahaan memiliki program CSR (Corporate Social Responsibility). Salah satu program CSR yang umum dilakukan perusahaan adalah pengembangan ekonomi masyarakat melalui pengembangan wirausaha, UKM (Usaha Kecil dan Menengah) dan Koperasi. Di perusahaan BUMN dibentuk unit PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) untuk menjalankan program tersebut. Salah satu kunci keberhasilan dan keberlanjutan wirausaha dan UKM/Koperasi adalah pengelolanya. Banyak program pengembangan ekonomi untuk wirausaha dan UKM / Koperasi tidak berhasil karena kegagalan dalam melakukan pembinaan sejak awal dan program pembinaan lanjutannya.
Dalam banyak kasus, tidak banyak wirausaha dan UKM / Koperasi binaan perusahaan yang berhasil merayakan ulang tahun pertamanya sudah tutup. Bisa juga wirausaha dan UKM/Koperasinya sudah lama dibina (lebih dari 5 tahun) tidak mandiri-mandiri juga, sehingga menghalangi perusahaan untuk merekrut wirausaha dan UKM/Koperasi baru untuk dibina.
Seyogyanya, pembinaan wirausaha dan pengelola UKM / Koperasi dilakukan secara komprehensif dan sesuai dengan karakteristik bisnis (philantropy approach vs business approach). Pembinaan itu dimulai dengan pembinaan personilnya, produk/jasa, rencana bisnis, pasar dari produk / jasa, dan manajemen bisnis sehari-hari, tantangan bisnis disetiap tahap (start-up, pengembangan, mandiri) dan PDCA (Plan – Do – Check – Action) bisnis.
Agar wirausaha dan UKM/Koperasi dapat berhasil dan efektif dalam menjalankan bisnisnya diperlukan dua syarat berikut, yaitu:
  • Pemahaman yang benar bagaimana menjadi seorang wirausaha dan pengelola UKM/Koperasi yang kompeten.
  • Penerapan langkah-langkah teknis dan panduan yang teruji bagaimana menjalankan usaha dan UKM/Koperasi sehingga mampu mandiri dan sukses.
Pelatihan ini sangat relevan untuk fungsi CSR dan PKBL di perusahaan, pengelola UKM/Koperasi binaan perusahaan dan calon wirausaha.
TUJUAN PELATIHAN
Pelatihan ini didesain untuk memenuhi kompetensi sebagai berikut :
  • Peserta pelatihan mampu mengidentifikasi teknik-teknik umum yang dibutuhkan untuk menjadi pengusaha.
  • Peserta pelatihan dapat mengevaluasi dirinya berkaitan dengan kecocokan personal untuk menjadi seorang pengusaha.
MATERI PELATIHAN
  • CSR dan Pengembangan Ekonomi Mandiri
  • Langkah 1: Menjadi Pengusaha dan Pengelola UKM/Koperasi
  • Langkah 2: Menentukan Bidang Bisnis (Produk/Jasa)
  • Langkah 3: Rencana Bisnis adalah Kompas
  • Langkah 4: Mengenali Pasar Bisnis dan Cara Berhubungan dengannya
  • Langkah 5: Manfaat Produk/Jasa untuk Pelanggan menjadi Pendapatan Bisnis
  • Langkah 6: Kepuasan Pelanggan Berarti Pertumbuhan dan Keberlanjutan Bisnis
  • Langkah 7: Pengembangan Berkelanjutan
METODE PELATIHAN
Presentasi
Diskusi
Latihan

Cara Mengajukan Kredit Usaha Rakyat di Bank Mandiri

http://www.bloggerborneo.com/cara-mengajukan-kur-di-bank-mandiri

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu bentuk kredit atau pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh perbankan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi dibidang usaha yang produktif dan layak namun belum plafond kredit sampai dengan 500 juta yang dijamin oleh perusahaan penjaminan. Usaha yang produktif namun belum bankable maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan tapi belum memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perbankan.
Jenis UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif, antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan secara langsung, maksudnya UMKM dan Koperasi dapat langsung KUR ke Bank Pelaksana, salah satu diantaranya adalah Bank Mandiri. Penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung melalui lembaga linkage, seperti: BPR/BPRS, KSP/USP Koperasi, atau lembaga linkage lainnya.
Cara Mengajukan KUR di Bank Mandiri

Bentuk Usaha yang Dapat Dibiayai KUR:
  • Usaha produktif yang ditujukan untuk pengembangan usaha, seperti: budi daya peternakan, perkebunan, usaha kerajinan, penyulingan minyak atsiri, usaha jasa salon kecantikan, rumah makan, bengkel mobil, jasa konstruksi bangunan, biro perjalanan, produksi genteng, batako, batu bata, serta usaha produktif lainnya.
  • KUR tidak untuk kegiatan bersifat konsumtif, seperti: kredit kepemilikan rumah, kredit kepemilikan kendaraan bermotor, kartu kredit, serta kredit konsumtif lainnya.
Ketentuan Calon Debitur KUR:
  • Pada saat mengajukan kredit atau pembiayaan, UMKM dan Koperasi tidak sedang memperoleh kredit atau pembiayaan dari dari bank lain dan juga tidak sedang memperoleh kredit program dari pemerintah. Hal ini akan dibuktikan dengan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (BI Checking) pada saat permohonan kredit atau pembiayaan diajukan.
  • Pada saat mengajukan kredit atau pembiayaan, bagi UMKM dan Koperasi yang sedang menerima kredit konsumtif dari bank tetap dapat menerima KUR.
  • UMKM dan Koperasi yang akan meminjam KUR Mikro, baik yang disalurkan secara langsung maupun tidak langsung, tidak diwajibkan untuk dilakukan BI Checking.
  • Usahanya dinilai layak dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan bank.
Kategori Pembiayaan KUR:
A. KUR Mikro
Plafond maksimal 20 juta, dikenakan margin pembiayaan maksimal sebesar 22% efektif per tahun dari bank pelaksana kepada UMKM dan Koperasi.
B. KUR Ritel
Plafond diatas 20 juta sampai dengan maksimal 500 juta, dikenakan margin pembiayaan maksimal 13% efektif per tahun.
Jenis Agunan:
A. Agunan Utama
Kelayakan usaha dan obyek yang dibiayai.
B. Agunan Tambahan
Sesuai dengan ketentuan Bank Pelaksana, kecuali untuk KUR Mikro tidak dipersyaratkan adanya agunan tambahan. Dalam hal diperlukan pengikatan maka akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Pelaksana.
Prosedur dan Cara Mengajukan KUR di Bank Mandiri:
A. Mengajukan permohonan ke cabang Bank Mandiri terdekat.
B. Menyerahkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, antara lain:
  1. Identitas diri berupa Fotokopi KTP Suami Istri (bagi yang sudah berkeluarga), Kartu Keluarga, Bukti Pembayaran Rekening Listrik Terbaru, Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (kalau ada).
  2. Legalitas usaha seperti akte pendirian, NPWP, SITU, SIUP, TDP, beberapa dokumentasi lokasi usaha, dan data usaha lainnya.
  3. Laporan keuangan.
  4. Proposal usaha dan surat perjanjian kerjasama usaha (jika telah memiliki kontrak kerjasama dalam jangka waktu tertentu dengan pelanggan skala besar)
  5. Fotokopi aset yang akan diagunkan (bisa berupa BKPB Mobil, BPKB Motor, Akte Rumah, dan lain-lain)
  6. Persyaratan tambahan (disesuaikan dengan ketentuan perbankan)
Setelah semua proses pengajuan permohonan kredit dan kelengkapan dokumen-dokumen telah diserahkan, maka langkah selanjutnya adalah pihak Bank Mandiri akan melakukan survei ke lokasi usaha calon debitur. Setelah itu baru akan dilakukan analisa kelayakan usaha dan jika hasilnya memenuhi syarat maka calon debitur bersama suami/istri (bagi yang telah berkeluarga) akan diminta untuk datang guna menandatangani akad kredit yang dimohonkan. Tentunya sebelum menandatangi akad kredit ini, calon debitur harus memiliki rekening tabungan di Bank Mandiri (bagi yang belum memiliki diharapkan dapat membuat rekening tabungan dengan nilai saldo minimal 250 ribu).
Selain itu, calon debitur diminta untuk membawa dokumen fisik agunan yang asli dan 5 lembar materai Rp. 6.000,-. Nah, setelah akad kredit ditandatangani, dalam waktu 1×24 jam dana pembiayaan akan langsung ditransfer ke rekening tabungan Bank Mandiri kita. Terkecuali jika pada saat proses pemindahan dana tersebut mengalami kendala, misalnya teller yang bertugas pada saat itu melakukan kesalahan posting sehingga dana yang seharusnya masuk ke rekening tabungan kita malah tersasar ke rekening tabungan atas nama orang lain, dalam kasus ini proses pemindahan dana akan memakan waktu 2-5 hari. In the end, selamat mengajukan pembiayaan kawan-kawan entrepreneur di Kalimantan Barat… (DW)
Sumber Referensi:
  • Modul Bimbingan Teknis Kredit Usaha Rakyat, Kementerian Koperasi dan UKM, Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Tahun 2012

Mewujudkan SME Indonesia yang Maju, Mandiri, dan Modern Dalam Program SME Indonesia Bisa oleh Telkom

http://startupbisnis.com/belajar-bisnis-online-mewujudkan-ukm-indonesia-yang-maju-mandiri-dan-modern-pada-program-ukm-indonesia-bisa-oleh-telkom/

IMG_20140106_145154

IMG_20140106_143009
Ibu Nining Indrayono Susilo, Pendiri UKM Centre UI

Beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 6 Januari 2014, Telkom meluncurkan “Program SME Indonesia Bisa” yang bertujuan untuk mewujudkan SME yang maju, mandiri, dan juga modern. Dalam acara ini ditekankan bahwa pentingnya peran UKM untuk terus berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Adapun pembicara di acara ini adalah Ibu Nining Indrayono Susilo selaku pendiri UKM Centre UI, Mohammad Rosihan yang merupakan founder dan CEO dari Saqina.com, Ketua Komunitas TopiBambu yaitu Bapak Agus Hasanuddin, dan yang terakhir adalah Bapak Awaluddin selaku Direktur Entreprise Telkom. Pada acara ini, mereka saling berbagi informasi seputar UKM dan seberapa pentingnya UKM di Indonesia.

Dulunya, menjadi UKM itu dianggap tersisih bagi sebagian besar orang, tetapi keadaan itu tidak sama dengan saat ini karena untuk sekarang menjadi UKM itu dianggap terhormat karena di Indonesia UKM berkontribusi hingga 60% perkonomian di Indonesia termasuk UKM makanan yagng berkontribusi sekitar 5%. Ini sangat di sayangkan padahal makanan di Indonesia itu banyak sekali. Dibanding Italy, Indonesia masih kalah karena UKM di Itali berkontribusi hingga 80%. Jadi, kontribusi UKM untuk Indonesia itu sangatlah besar, tetapi sekitar 90% dari UKM Indonesia itu adalah usaha mikro yang berarti maksimum omzetnya adalah 500 juta pertahun. Ini sangat berbeda dengan Amerika karena di Amerika yang disebut UKM itu adalah usaha yang memiliki tenaga kerja sampai 250 orang, sedangkan memiliki 100 tenaga kerja di Indonesia itu sudah dianggap pengusaha besar.

Yang anehnya lagi, pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang paling besar bukan berasal dari sektor produksi, melainkan 60% nya berasal dari konsumsi. Bisa dilihat bahwa orang Indonesia lebih sering mengkonsumsi barang (khususnya barang luar negeri) daripada memproduksinya. Untuk ekspornya sendiri, dari tahun 2000-2012, ekspor Indonesia makin lama makin turun, sedangkan impornya naik. Ini terjadi karena barang luar dapat masuk ke Indonesia dengan mudah, sedangkan barang Indonesia sangat susah untuk masuk ke negara lain. Jadi ini adalah PR kita semua bagaimana caranya agar produk Indonesia dapat bersaing dengan produk luar. Salah satu cara yang bisa kita lakukan bersama adalah dengan membeli produk-pruduk yang berasal dari dalam negeri.

Bercermin dari hal yang cukup memprihatinkan tersebut, UKM Centre UI cukup banyak mengadakan lomba yang ditujukan bagi pelaku UKM yang mana lomba ini bekerja sama dengan beberapa perusahaan multinasional. Wirausaha Mandiri adalah salah satu hasil kerja dari UKM Centre UI yang telah berdiri sejak tahun 2007 dan terinspirasi dari Global Micro Entreprenurship Award yang sudah berjalan dari 2005. Tujuan Wirausaha Mandiri sendiri adalah untuk membantu para pelaku UKM dan juga anak-anak muda agar tidak merasa malu menjadi UKM. Salah satu UKM yang bekerja sama dengan UKM Centre UI yang berjualan berbagai macam makanan ringan memiliki omzet hingga 6 juta perhari yang baru berdiri dari 10 Juni 2013. Di UKM Centre UI, kami juga ada event tentang bedah UKM yang rutin dilaksanakan satu bulan sekali. Sebagai kontributor UKM, Saya merasa prihatin dengan keadaan UKM di Indonesia karena Fakultas Ekonomi UI yang dapat menghasilkan banyak menteri, hanya sedikit yang perhatian terhadap keberlangsungan UKM di negara sendiri.  Jadi,saya ingin mengajak kita semua untuk dapat membantu UKM dengan cara membeli/menggunakan produk-produk yang mereka tawarkan.

Ada sedikit joke mengenai percakapan yang biasa terjadi di Singapore dan Indonesia. Jika anda bertemu orang Singapore, mereka akan bertanya,”how are you ? How’s your business ?” Sedangkan di Indonesia,”apa kabar ? sekarang kerja di mana ?” Inilah salah satu hal yang membedakan Singapore dan Indonesia.

Beberapa waktu yang lalu saya berkunjung ke Cina, tepatnya di wilayah yang paling miskin. Di Cina itu diberlakukan One Child Policy sejak tahun 2000 yang berakibat berkurangnya 500 juta populasi Cina. Apabila Cina tidak melakukan One Child Policy, maka jumlah populasi di Cina sekarang bisa mencapai 1.8 miliar jiwa. Jadi sekarang di Cina terjadi kelebihan pria hingga 30-50 juta orang karena saat One Child Policy tidak membolehkan adanya bayi perempuan. Ini berakibat banyaknya pria yang tidak memiliki pasangan di Cina. Ada yang menarik di wilayah paling miskin di Cina ini, yaitu mereka diberikan empowerment mengenai UKM. Ada program yang bernama Township dan Village Entreprise (TVE) yang mana program ini berkontribusi terhadap 70% total dari ekspor Cina. Oleh karena itu, Cina dikenal sebagai Factory of The World. Ada kasus unik yang terjadi saat saya datang ke Roma, yaitu  di daerah subwaynya dimana barang-barang  yang ada di subway seperti baju yang pada umumnya dijual oleh orang Bangladesh bisa di beli dengan harga Rp15.000. Jadi bisa dilihat bahwa mereka tidak bisa bersaing dengan produk Cina yang ada di sana.

Menurut pengalaman saya selama membina UKM dan meminjamkan mereka kredit, salah satu hal yang menghambat UKM untuk terus berkembang adalah NPWP. Di satu sisi NPWP berguna untuk membawa UKM ke level selanjutnya, tetapi di sisi lain NPWP merupakan satu hal yang ditakuti oleh para pelaku UKM karena secara otomatis pajak akan mengurangi omzet dan profit mereka. Ini membuat mereka banyak takut untuk memiliki NPWP  karena mereka takut tidak bisa membayarnya dan ini merupakan masalah yang harus diselesaikan secara bersama. Jadi ada banyak aspek yang harus diatasi agar UKM dapat terus berkembang, mulai dari pembukuan, management, pemasaran, produk, dan yang lainnya. Jadi bagi anda pelaku UKM, anda dapat mengontak tim UKM Centre UI dan bergabung dengan kami untuk mendapatkan mentoring mengenai bisnis.

Sebagai pelaku bisnis online saya sangat gembira atas program Telkom akhir-akhir ini yang sangat perhatian untuk membangun infrastruktur internet di Indonesia, apalagi dengan adanya program indipreneuer, yaitu Indonesia Digital Entrepreneur. Bagi anda yang ingin berjualan online, sudah waktunya ada harus memulai karena pengguna internet di Indonesia sekarang sudah mencapai 80 juta orang, mungkin tahun depan mencapai 100 juta orang. Apabila pengguna internet di Indonesia sudah mencapai setengah dari jumlah penduduk Indonesia, maka pertumbuhan dan potensi bisnis online akan semakin besar.

Saya dari komunitas tangan di atas, yaitu komunitas yang dibentuk oleh anak-anak muda secara bersama sebagai tempat untuk belajar berbisnis/wirausaha. Kami dari TDA adalah lapisan generasi baru yang berani memulai untuk berbisnis sendiri. Sebagai pembina di TDA, saya selalu menyarankan pengusaha di TDA untuk berbisnis online karena seperti yang kita tahu dua tahun belakangan ini bisnis internet sangat booming dan juga banyak investor-investor asing masuk ke Indonesia untuk berinvestasi pada bisnis internet. Apalagi dengan semakin banyak wifi dan operator-operator yang menyediakan internet, tidak lama lagi setengah penduduk Indonesia akan menjadi pengguna internet. Dengan melihat besarnya investasi yang dilakukan investor asing pada bisnis online di Indonesia, seharusnya kita sebagai orang Indonesia harus segera memulai untuk berbisnis online. Oleh karena itu, setiap kali saya sharing pengalaman dibeberapa komunitas, saya selalu mengajak UKM agar dapat memulai bisnis secara online karena sudah banyak cerita sukses tentang betapa cepatnya pertumbuhan bisnis apabila dilakukan secara online.

Saat ini, bisnis online yang besar-besar ada di Jakarta, tetapi mungkin lima tahun lagi saya yakin bisnis online yang besar ada di daerah-daerah. Sebagai contohnya adalah salah satu member TDA dari Solo. Beliau menjual kebaya. Dengan memproduksi kebaya di Solo, hasilnya bagus, biayanya murah, dan dijual ke seluruh Indonesia. Ini bisnis milyaran atau kita kenal dengan UKM (Usaha Kecil Milyaran). Ada lagi member kami di Lombok yang menjual mutiara secara grosiran karena di Lombok tidak ada pengrajin perhiasan. Mereka menjualnya mentah-mentah ke Jogja, Cirebon dan bahkan sampai ke Cina. Biasanya mutiara yang di jual ke Jogja akan dibuat perhiasan dan dijual lagi ke Jakarta. Ada lagi member kami di Bandung yang memiliki konveksi dan menjualnya lewat internet, hasilnya sangat luar biasa. Saya sendiri dengan saqina.com juga memiliki workshop untuk produksi busana muslim yang berlokasi Jawa Timur dan langsung di jual secara online dari sana. Penjualan kami sampai 1000 pieces perbulan yang dikirim ke Hongkong untuk TKI di sana.

Melihat dari cerita sukses di daerah seperti yang saya jelaskan tadi, membuktikan bahwa potensi daerah jika digabungkan dengan internet akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa besar dampaknya terhadap pertumbuhan bisnis. Mau gak mau, suka gak suka, UKM di Indonesia harus go online karena berdasarkan pengalaman saya melihat banyak UKM, orientasi mereka sekarang bukanlah lagi distribusi atau berdagang biasa, mereka sudah berorientasi untuk memproduksi produk mereka sendiri dan langsung menjual secara online. Ini patut di apresiasi. Dengan pengguna internet hingga 80 juta orang dan sekitar 20 jutanya sudah berani untuk belanja secara online. Ini merupakan potensi yang besar bagi pelaku bisnis online.

Komunitas Topi Bambu ini berawal dari ide-ide dari teman-teman blogger yang sering menulis di blognya masing-masing. Awalnya kami hanya ingin membantu UKM-UKM agar bisa berjualan secara online. Kami membantu mereka dengan cara memposting produk mereka di blog kami. Tetapi lama-kelamaan kami berpikir kenapa kita tidak membuat komunitas sendiri. Setelah itu lahirlah komunitas topibambu.com. Kenapa namanya topi bambu ? karena topi bambu merupakan lambang dari Kota Tangerang yang merupakan tempat kami tinggal selama ini.

Seiring dengan berjalannya waktu, kami mencoba untuk menunjukkan bahwa topi bambu ini kerajinan lokal yang sudah ada sejak tahun 1913 di Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu kami selalu membantu UKM untuk memasarkan produk mereka secara online dengan memposting deskripsi dari produk mereka di topibambu.

Tidak lama setelah itu akhirnya kami bertemu dengan Telkom. Alhamdulillah, kami merasa sangat dibantu sekali oleh Telkom karena mereka membantu kami dengan membuatkan gazebo, mentraining UKM, dibuatkan website gratis, dipasangi speedy dan masih banyak lagi. Kami juga bisa memposting produk kami di smartbisnis.com dengan gratis. Ditambah dengan kehadiran Bostoko yang memudahkan kami untuk membuat laporan keuangan yang bankable karena biasanya saya membuat laporan keuangan secara manual dan mengalami kesulitan. Semuanya dilakukan secara online.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Pada tahun 2013 Telkom meluncurkan program Indipreneur untuk  memberikan akses teknologi dan akses infrastruktur kepada UKM agar mereka dapat segera go online. Program indipreneur sendiri lahir dari keprihatinan Telkom dengan fasilitas ICT di Indonesia yang banyak disediakan oleh perusahaan asing, sedangkan hanya sedikit perusahaan dalam negeri yang menyediakannya. Alhamdulillah, sekarang kami dapat merangkul banyak UKM untuk bergabung dalam portal smartbisnis.co.id sebanyak 160.000 UKM. Melihat dari pertumbuhan UKM di Indonesia, saya melihat ada 3 masalah di sini, yaitu:

1. Akses Permodalan
Akses permodalan merupakan hal yang cukup penting dalam UKM. Itu benar bahwa Telkom memang tidak menyediakan akses permodalan karena BUMN dan Bank pasti sudah menyediakan cukup akses permodalan untuk UKM.

2. Akses Pemasaran
Di sini Telkom merasa punya peran untuk memasarkan produk UKM yang ada di dalam negeri. Kalau hanya menjual di outlet tentunya omzetnya tidak banyak karena pengunjung nya terbatas, mereka harus datang ke outlet tersebut. Oleh karena itu, keberadaan teknologi sangat berperan untuk memasarkan produk UKM karena tipikal dari bisnis UKM itu harus mobile, fleksible, biaya harus murah dan sebagainya. Itulah mengapa Telkom merasa memilliki tanggung jawab untuk memasarkan produk UKM, salah satunya dengan membuat portal smartbisnis.co.id

3. Akses Infrastruktur
Perlu di pahami bahwa UKM di Indonesia ini termasuk dalam kategori yang ICT Literacy nya itu rendah. Dalam program Indonesia Digital Entreprenuer, Telkom tidak hanya membantu membangun physical infrastructure-nya saja, tetapi juga kami juga membantu dalam hal social infrastructure. Artinya Telkom melakukan sosialisasi untuk mengedukasi tentang ICT yang tergolong rendah di sebagian besar UKM. Ini adalah kegiatan yang harus konsisten dilakukan agar banyak pelaku UKM mengerti ICT dan dapat go online. Salah satu hasilnya adalah 160.000 UKM dapat bergabung ke portal smartbisnis.

Seperti yang dijelaskan Ibu Nining tadi, pelaku UKM di Indonesia masih rendah. Sebuah negara yang ideal itu setidaknya memiliki 2-3% UKM dari total penduduknya, sedangkan pelaku UKM yang terdaftar di dalam negeri, artinya yang memiliki badan hukum hanya sekitar 3,5-4 juta. Ini berarti total UKM yang ada di Indonesia masih berada di bawah 2%. Jadi ini adalah tugas kita semua untuk lebih mensosialisasikan kepada UKM untuk segera bisa go online.

Dengan tiga masalah yang telah saya jelaskan tadi, Telkom akan terus berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut, salah satunya dengan terus melanjutkan program Indipreneur pada tahun 2014 dan juga Program SME Indonesia Bisa yang bertujuan untuk mewujudkan SME yang maju, mandiri, dan modern.

Sunday, July 27, 2014

Using social media to innovate service delivery – one size does not fit all

https://www.oecd.org/governance/observatory-public-sector-innovation/blog/page/usingsocialmediatoinnovateservicedeliveryonesizedoesnotfitall.htm

Digital government policy analyst, Organisation for Economic Co-operation and Development


When I think about social media use to improve service delivery, I intuitively think about the likes of Apple, Google or Amazon. And the way in which they use people's own social media footprint as an advertising space (surely I am not the only one who at least once posted that message Amazon suggests after your purchase, the one that lets you share your purchase with your Facebook friends and Twitter followers).
But actually my whole service environment taps into social media to improve their services, not only the Internet heavyweights. Take the world's main retailers - WalMart, Tesco, Carrefour - their use of social media to make their services stand out is astonishing. But small vendors too benefit from this new channel to engage their clients. I for example buy all my meat with a local seller whose source is a small community of farmers. Just like the business itself, its social media footprint is rather small, but the blog and RSS feed are enough to keep me and other clients in the loop about the upcoming deliveries, the farmers and the animals, new recipes, etc.
So how does the public sector use social media to innovate its services? It's probably fair to say that the public sector has not been a pioneer in this field. This was mostly the role of techies, extroverts, journalists and big businesses. But just like my local meat seller found a way to leverage social media for sales, many government institutions have found their way around too. It's not by accident that some national governments today instantly and directly reach large parts of their population.
Making public services more competitive – the German public employment service provider
For public service delivery agencies, the added value of using social media can be to make their services stand out in an environment of competition. Of course you know Monster.com – and you can surely cite a few more of the thousands of digital outlets that today match those that offer a job with those that are looking for one. These businesses compete with providers of public employment services (PES). And in many countries they seem to do that rather well, e.g. in France where the PES Pôle Emploi advertises the equivalent of only 15.8% of all vacancies filled across the economy (2010 data).
Also facing “market pressures”, the German PES provider (Bundesagentur für Arbeit, BA) took a step back to reflect on how it can use social media to support its mission of bringing people into work. It identified a convenient win-win opportunity for cooperation with the social platformXing (a LinkedIn competitor for professional networking and very popular in German-speaking countries). Since 2012 employers who post a vacancy on Xing can tick a checkbox to publicise their vacancy at the BA’s online jobs database “Jobbörse”. Jobbörse users are in turn routed to Xing where they can engage with other users, for example to find out more about the vacancy or the employer.
Creating communities of trust – the Spanish national police force
Social media also help the public sector create communities of mutual trust. The Spanish national police force (Cuerpo Nacional de Policía de España) illustrates this potential because they launched a successful (and now globally acknowledged) social media journey in a relatively challenging environment of frustration over the country's economic situation and over people's future prospects:
In 2009 the Spanish national police committed to using social media as an additional lever to improve their services. The commitment was backed up with financial and human resources, notably the recruitment of a social media expert, Carlos Fernandez, to lead the effort. Today, a dedicated team uses various channels 17 hours a day (from 8am to 1pm) to inform the public and to prevent, dissuade and combat crime. Their most popular channels are Twitter (over 900k followers), Facebook (over 145k likes) and YouTube (over 5 million video views). Obviously these numbers do not take into account the snowball effects once some of the police's messages turn viral on the web.
But how does this innovate the police's core services? Building a social media "fan base" and creating viral messages are only intermediate steps towards mission-critical successes. One of those was the recent arrest of a convicted murderer who had been on the loose for months: on 14 January 2014 the Spanish national police launched a coordinated media campaign with heavy use of social media to diffuse photos and information about the wanted individual. The posts went viral and people’s reports that followed led to the arrest of the convict later the same day. 
View image on Twitter
Buscamos a este asesino, José Manuel García, 24 años. AVÍSANOS a fugitivos@policia.es o al teléfono 915822516

These few illustrations hardly capture the vast opportunities and challenges for the public sector in this field. But they do underline that successful innovation starts from the mission and purpose of the institution, not from a given channel or technology. Social media use can spur service innovation, but "one size does not fit all", meaning what works in one institution is not guaranteed to bring success elsewhere: for the German public employment service provider, social media use has been very selective and involved turning a potential competitor into a partner;  for the Spanish national police force social media use covers a wide range of tactics and tools to build communities of confidence over a long term. And for the small business that sells the meat I regularly buy social media use is as simple as maintaining a newsletter and blog to diffuse information to existing customers and maybe attract a few new ones.
We will soon publish a discussion paper that explores in more depth how the public sector can use social media to support its diverse missions. It will be ready in time for the OECD E-Leaders 2014 meeting. Keep in touch via @OECDgov.

Saturday, July 19, 2014

Mengapa hasil kawalpemilu.org (dan inisiatif sejenisnya) dapat dipercaya

https://staff.blog.ui.ac.id/maruli/2014/07/17/mengapa-hasil-kawalpemilu-org-dan-inisiatif-sejenisnya-dapat-dipercaya/
Maruli Manurung

Kemarin (Rabu 16 Juli 2014) saya menulis sebuah catatan di Facebook berjudul “Membedah pembedahan keanehan website kawalpemilu.org” (yang sekarang sudah saya tayangkan kembali di blog ini atas saran beberapa rekan), karena saya tergelitik untuk membahas sebuah artikel di kitapks.com yang berusaha mendiskreditkan salah satu usaha crowdsourcing data entry form C1 yang sangat sukses,kawalpemilu.org.
Sama sekali saya tidak menyangka bahwa artikel ini akan begitu banyak di-likedan di-share. Padahal saya menulis artikel itu dalam kondisi agak terburu-buru dan isinya pun berupa sanggahan terhadap poin-poin yang menurut saya hanyalah isu yang tidak terlalu penting, seperti registrasi domain privat, salah mengambil asumsi waktu yang dibutuhkan untuk memasukkan data, dan akses ke subdomain scanc1.kpu.go.id. Sebetulnya, ada banyak aspek mengenai inisiatif seperti kawalpemilu.org yang jauh lebih fundamental dan penting untuk dibahas.
Hari ini sudah muncul beberapa artikel lain yang senada dengan artikel di kitapks.com, misalnya ini, ini, dan ini. Selain itu, muncul juga seri “kultwit” sepertidi sini dan di sini.
Kalau saya harus bedah semuanya satu per satu bisa pingsan saya. Banyak “argumen” yang digunakan artikel-artikel ini berakar dari kesalahpahaman dan ketidakmampuan (atau jangan-jangan kesengajaan) dalam memaknai hasil yang dilaporkan oleh kawalpemilu.org, padahal di situs itu sudah ada catatan jelas yang menyatakan bahwa hasil yang dilaporkan (i) merupakan hasil sementara yang terus di-update seiring dengan masuknya data baru, dan (ii) jumlah suara sah yang dilaporkan merupakan jumlah nilai yang tertera pada formulir C1 yang memang mungkin salah (hal ini memang dilakukan secara sengaja oleh pengembang sistem supaya kejanggalan pada formulir C1 dapat terdeteksi secara otomatis).
Nah, sama seperti pada masa kampanye sebelum 9 Juli, daripada berbicara dengan nada negatif, yaitu membantah dan menyanggah tudingan-tudingan pada tautan-tautan di atas, lebih baik saya berbicara dengan nada positif, dan menjelaskan kelebihan, kekuatan, dan manfaat inisiatif crowdsourcing seperti kawalpemilu.org, kawal-suara.appspot.com, solusirfid/pemiluc1, realcount.herokuapp.com, dst.
Mari kita mulai.

1. TRANSPARENCY.
Satu hal yang paling berharga dari inisiatif crowdsourcing seperti kawalpemilu.org, kawal-suara.appspot.com, solusirfid.com/pemiluc1, dan realcount.herokuapp.com adalah keterbukaannya. Setiap sistem menyediakan fasilitas untuk menelusuri hasil data entry yang dilakukan, dimulai dari tingkat nasional, di mana kita bisa memilih untuk drill down sampai ke tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, bahkan sampai ke TPS. Dari situ, kita bisa melakukan verifikasi dengan hasil scan formulir C1 yang ada di website KPU. Artinya, tuduhan-tuduhan bahwa hasil yang dilaporkan inisiatif-inisiatif ini dimanipulasi sama sekali tidak berdasar. Kalaupun kita mengambil worst case scenario dan berasumsi bahwa (i) pemiliknya berpihak pada capres tertentu, (ii) programnya secara sistematis memanipulasi hasil, dan/atau (iii) ada relawan entry data yang sengaja memasukkan data salah, yang paling penting adalah kita bisa memverifikasi sendiri apakah datanya benar atau tidak. Seperti saya katakan pada artikel sebelumnya: Jangan lihat orangnya. Lihat datanya (dan tolong kalau lihat datanya, pastikan anda sudah terlebih dahulu memahami bagaimana menginterpretasikannya, jangan sampai capek-capek bikin “kultwit” hanya karena tidak membaca keterangan di bagian footer halaman kawalpemilu.org).
Bandingkan dengan klaim Marwah Daud pada 12 Juli yang mengatakan bahwa hasil real count timses Prabowo menunjukkan kemenangan dengan margin 7%. Sama sekali tidak ada info konkrit mengenai detil di belakang klaim ini. Konon kabarnya ini diperoleh dari penghitungan di Kertanegara Center, Cikeas Center, dan saksi PKS. Yang pertama, saya coba cari keterangan di Google, tapi sama sekali tidak ada informasi detil tentang hasil real count dari Kertanegara Center. Yang kedua sudah dibantah oleh Jubir SBY, bahwa tidak ada tabulasi hasil Pilpres 2014 yang dilakukan di Cikeas, dan yang ketiga, well, no comment deh…

2. ENGAGEMENT.
Dengan cara mengajak dan melibatkan masyarakat secara langsung, inisiatif ini telah memberdayakan masyarakat yang tadinya mungkin sudah mulai ragu dan bingung melihat hasil quick count yang berbeda-beda.
Hal ini tidak lepas dari kebijakan KPU untuk menerapkan ide Open Data dengan memberikan akses sepenuhnya terbuka terhadap hasil scan formulir C1, rekap DA1, dan rekap DB1. Sungguh mengharukan melihat daftar inisiatif yang muncul dengan spontanitas:
Beberapa pengembang sistem-sistem di atas saling berbagi source code di Github, berbagi data melalui API dan database dump, dan berbagi informasi melalui berbagai forum diskusi. Sepertinya tanpa disadari, KPU telah membantu menyelenggarakan hackathon 12 hari yang paling dahsyat sepanjang sejarah!
Sebagai akibatnya, ini memberikan pesan yang jelas kepada masyarakat: “Ini suara anda! Ini Pemilu anda!”, sehingga hasil akhirnya nanti tidak lagi akan diterima dengan keraguan maupun kecurigaan.
Beberapa pihak meragukan bahwa relawan kawalpemilu.org benar-benar bekerja tanpa imbalan. “Hari gini gratisan input? masak sih?” atau “Adakah relawan yang mau mengerjakan hal seperti ini?”, mereka bertanya. Saya rasa jawabannya adalah ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di artikel sebelumnya, faktor motivasi dan insentif merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dari suatu inisiatif crowdsourcing, namun insentifnya tidak harus finansial. Fenomena ini sudah banyak dibahas di kalangan akademis (contohnya di sinidan di sini).

3. SPEED.
Sahabat-sahabat yang mengikuti newsfeed saya di Facebook mungkin sudah akrab dengan cerita ini, tetapi saya tetap ingin menceritakannya lagi di sini, karena mengilustrasikan betapa cepatnya komunitas bisa bergerak.
Pada tanggal 11 Juli saya menuangkan ke dalam sebuah tulisan beberapa pemikiran mengenai sistem crowdsourcing untuk data entry formulir C1, dan keesokan paginya saya mengunggahnya ke Google Docs dan membagikannya di Facebook. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dokumen ini sudah dibaca dan dikomentari oleh beberapa pihak yang secara terpisah juga memikirkan dan mengembangkan sistem serupa, di antaranya Ainun Najib (kawalpemilu.org), Aditya Liviandi (j.mp/hitungpilpres2014) dan Pahlevi Fikri Auliya (realcount.herokuapp.com), dan belakangan juga dengan Reza Lesmana (kawal-suara.appspot.com). Kita sempat bertukar pikiran. Dalam kurun waktu 3-4 jam, Pahlevi sudah mengimplementasikan sebuah sistem eksperimental berdasarkan rancangan tersebut di realcount.herokuapp.com. Fiturnya belum lengkap (ingat: 3-4 jam!), tapi pada dasarnya sudah bisa dipakai. Saya lalu membagikan informasi tentang site tersebut pada Sabtu malam. Di luar dugaan, sistem ini langsung go viral, dan dalam waktu beberapa jam saja ada sekitar 500 orang yang sudah mendaftar dan membantu melakukan data entry. Progressnya luar biasa cepat, sampai ada 17 ribu form C1 yang diproses hanya dalam beberapa jam. Sekitar tengah malam — dan dengan pertimbangan yang matang — sistemnya ditutup oleh Pahlevi. Alasannya bisa dibaca diwebsite-nya, dan saya bisa memahami dan memakluminya. Tapi kronologi kejadian yang merentang 15 jam berupa eksperimen “kolaborasi kilat” itu (yang dilakukan oleh orang-orang yang belum pernah bertemu sebelumnya) semakin meyakinkan saya bahwa pendekatan crowdsourcing ini memiliki potensi yang sangat ampuh.
Berdasarkan pengalaman pribadi ini, saya sama sekali tidak heran melihat kawalpemilu.org yang bisa menyelesaikan entry data untuk >95% formulir C1 dalam 5 hari, padahal beberapa pihak (contohnya ini dan ini) menjadikan kecepatan ini sebagai dasar untuk meragukan keabsahan proses dan luaran dari sistem kawalpemilu.org.

4. TRIANGULATION.
Dalam metodologi penelitian, terutama yang kualitatif, seringkali dua atau lebih metode diterapkan dalam suatu studi untuk menguji validitas suatu kesimpulan. Semakin banyak hasil independen yang berakhir pada kesimpulan yang sama, semakin tinggi derajat keyakinan kita akan kesimpulan tersebut. Kita semua menyadari bahwa hanya ada satu Official Count, yaitu hasil perhitungan resmi yang dilakukan oleh KPU. Saya termasuk yang percaya sepenuhnya pada integritas dan profesionalisme KPU dalam menyelenggarakan Pemilu, dan yakin bahwa hasil yang akan diumumkan nanti pada tanggal 22 Juli adalah hasil yang merefleksikan suara rakyat Indonesia yang sebenarnya. Namun demikian, kita semua akan semakin yakin kalau ternyata ada beberapa — tidak hanya 2, tapi mungkin 3, 4, bahkan lebih — sumber data lain yang konvergen pada hasil yang sama. Seperti apa hasilnya? Mari kita lihat gambar berikut, sekaligus saya pikir ini adalah momen yang tepat untuk mengakhiri pemaparan ini. Silahkan disimak:
Perbandingan beberapa hitungan, baik realcount versi crowdsourcing, versi timses, maupun quick count (Sumber: Merlyna Lim)