Thursday, August 2, 2012

Poin-poin Penting Bisnis Katering

http://ciputraentrepreneurship.com/entrepreneur/nasional/wanita/17444-poin-poin-penting-bisnis-katering.html

kateing0612


Bisnis katering adalah salah satu bisnis yang menggoda. Selain tak akan pernah kehilangan pangsa pasar, bisnis ini juga menawarkan untung yang cukup menggiurkan. Melakukan perencanaan matang sebelum menggeluti bisnis ini adalah satu keharusan. Berikut poin-poin penting dalam membangun bisnis katering.

ModalUntuk bisnis katering, modal minimal Rp 10 juta sampai 15 juta. Sebab, bisnis ini memerlukan waktu dan Rp 15 juta cukup untuk tiga bulan ke depan. 

Perencanaan pemasaranRencana pemasaran diawali dengan riset pasar. Di sini Anda melakukan pengamatan, merancang, meramalkan, dan memroyeksikan untung ruginya bisnis katering. Berapa peluangnya produk diserap pasar dan potensi kenaikan omzet.  Anda juga harus menetapkan siapa calon konsumen yang dituju, apakah ibu-ibu pengajian, individu, karyawan perusahaan swasta, pemerintah, atau yang lain.

Kedua, teknik pemasaran. Ini adalah cara menjual, jadi dilihat siapa segmen target yang dituju. Anda masuk di mana? Di lingkungan sekitar, seperti penutupan pengajian, yang artinya melayani temporer atau makan siang karyawan yang berarti reguler. Hal ini harus diputuskan tergantung permodalan dan kapasitas Anda melayani.

Ketiga, Anda juga harus merencanakan cara promosi untuk menarik konsumen. Apakah dari pintu ke pintu, menggunakan jasa perantara, pasang iklan, atau publikasi di media dengan membuat suatu artikel.

Perencanaan produksiBisnis makanan sangat sensitif terhadap rasa, kebersihan, dan harga. Makanya, sebelum itu Anda harus mendesain produk katering yang akan ditawarkan. Apakah prasmanan, paket makan siang, boks, rantangan, bungkus nasi, dessert, atau yang lain. Ini bertujuan agar calon konsumen bisa membayangkan dan melihat cocok tidaknya katering yang ditawarkan.

Perencanaan keuanganIni menyangkut pembelian bahan baku, penyediaan biaya operasional, seperti gaji  karyawan, harian, bulanan, atau mingguan. Biaya over head, seperti listrik, transportasi, telepon, dan promosi. Biaya proses produksi, yakni di luar bahan baku produksi tapi mendukung, seperti gas, kompor, perlengkapan masak, piring, dan lain-lain.

Kunci Membangun Bisnis Kuliner

http://ciputraentrepreneurship.com/entrepreneur/nasional/wanita/18500-5-kunci-membangun-bisnis-kuliner.html

kuliner0212

Menjadi seorang wirausahawan tidaklah mudah. Selain passion, Anda juga butuh ketekunan dan keuletan untuk sukses. "Dari sekian banyak usaha yang ada, ternyata banyak orang melirik bisnis kuliner karena dianggap lebih mudah dijalankan daripada bisnis lain," tukas Ali Bagus Antra, pemilik usaha Bebek Garang dalam acara talkshow mengenai kiat mengatasi persaingan bisnis di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Salah besar jika Anda menganggap bisnis kuliner lebih mudah daripada bisnis lainnya, karena bisnis kuliner justru membutuhkan kreativitas, penanganan, dan risiko yang lebih besar. Namun, Ali Bagus memiliki beberapa tips teknis yang digunakannya untuk mulai menjalankan bisnis kuliner.

1. Pemilihan lokasi

Ketika memilih lokasi usaha, pilih tempat yang sesuai dengan target atau pangsa pasar Anda, dan strategis. "Usahakan pilih lokasi yang mendekati pangsa pasar Anda. Karena hal ini akan menentukan berapa banyak produk yang terjual," jelasnya. Pemilihan tempat yang strategis jika tak diikuti dengan kesesuaian pangsa pasar yang dituju akan membuat produk Anda kurang diminati.

2. Pemasaran

Pemasaran produk memegang peran penting dalam kesuksesan bisnis. Tentukan cara promosi dan pemasaran yang efektif agar tidak menghabiskan terlalu banyak biaya. Ali menyarankan untuk memerhatikan target pasar sebelum berpromosi, karena beda target market-nya maka metode promosi yang dijalankan juga akan berbeda.

"Misalnya, penyebaran pamflet atau flyer tidak akan efektif ketika sasaran bisnis Anda adalah kalangan menengah ke atas, karena pamflet hanya akan dianggap seperti sampah kertas lainnya," sarannya.

Ketika menyasar pasar high-class, maka spanduk merupakan cara yang paling efektif. Sedangkan untuk menyasar kalangan menengah ke bawah, flyer atau pamflet akan lebih baik.

3. Produksi

Ketika menjalankan bisnis kuliner, kualitas makanan harus menjadi prioritas. Kualitas makanan akan menentukan apakah pelanggan akan kembali menikmati makanan di tempat Anda atau tidak. Sisi lain dari produk, dari bahan baku, penyajian, layanan, hingga supplier, juga harus direncanakan dengan matang.

"Sudah seharusnya jika kualitas makanan harus selalu dijaga secara konsisten, dan sama enaknya dari hari ke hari," tambah Ali. Selain itu, jika sudah memiliki cabang usaha, kualitas dan rasa makanan yang ada di setiap cabang juga harus selalu dijaga.

Di samping itu, cost control juga harus dijaga. Ali menyarankan untuk menghindari pemasangan harga jual yang fluktuatif dari hari ke hari. "Harga yang tidak konsisten atau berbeda di setiap cabang akan membuat pelanggan enggan untuk makan lagi," katanya.

4. SDM

Sekalipun Anda pemilik usaha, hindari sikap bossy atau bertindak seenaknya. Karyawan merupakan aset penting yang dimiliki sebuah perusahaan, karena itu tak ada salahnya untuk memberi perhatian lebih kepada mereka. "Berikan payroll yang layak bagi mereka, selain itu juga kenyamanan dan jenjang karier yang jelas bagi mereka," saran Ali. Peluang semacam ini akan membantu memompa semangat mereka untuk selalu giat bekerja dan mendatangkan keuntungan bagi usaha Anda.

Namun, sebagai bos Anda juga wajib menerapkan berbagai peraturan perusahaan, dan membangun kedisiplinan lingkungan kerja agar karyawan juga tidak bertindak seenaknya.

5. Keuangan

Jangan sepelekan masalah keuangan dalam bisnis. Buat perencanaan yang tepat dalam laporan keuangan dan neraca bisnis sampai sedetail-detailnya, agar tidak ada uang yang "hilang" sekecil apapun. Catat setiap pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan dengan teliti, karena catatan keuangan ini akan membantu Anda untuk mengontrol dan menghitung setiap detail bisnis. "Ini juga bisa membantu menganalisis berapa besar keuntungan usaha dan kecepatan balik modal," tukasnya.

Selain itu, sekalipun sudah menangguk untung besar dari bisnis jangan terburu-buru untuk menikmati hasilnya dengan cara yang konsumtif. Ali menyarankan untuk selalu berpikir tentang re-investasi bisnis, misalnya dengan memperluas usaha atau membuka cabang baru.
(*/Kompas.com)

The Number One Reason That Hospital Advertising Fails

http://www.healthcaresuccess.com/articles/hospital-advertising-fails.html


Right up front we need to say that there aren't any absolute "guarantees" about results in hospital advertising, or healthcare marketing for that matter.

At best, you can use proven strategies and tactics, draw on professional experience and take other practical safeguards to minimize risk. But guarantees? Steer clear of anyone who offers you that bridge to Brooklyn.

For one thing, marketing, advertising and sales (i.e., attracting and retaining new patients) is a complex process. There are about a million moving parts and just about as many reasons why a medical marketing initiative can fail to produce the desired results.

We often see examples of well-intended and expensive hospital advertising that didn't live up to expectations. (Sadly we hear this story after the fact, when a prospective client is calling for our help.)
Perhaps the top reason that hospital advertising fails is when "general" advertising is deployed, and not using "direct response" advertising. Too often, decision makers fail to appreciate the difference between these advertising approaches. And what's more, it's a mistake that also occurs in medical marketing, doctor and physician marketing and advertising, and with both private practitioners and institutions.

"If it doesn't sell, it isn't advertising."

With surprising frequency, the sad story goes something like this.
In the high level planning stage, the goal is to produce new patients or new business revenue by a defined measure or amount. So far, so good. A specific and measurable goal is a good start.

But where things begin to go off track is when the road diverges. One pathway—which is assumed to be the proper choice—is to undertake "general" advertising. After all, it's prevalent, popular and all the big corporations and major advertisers do it all the time.

General advertising is also known as image advertising, brand messaging, name awareness advertising and other labels. Typically, the emphasis is on being creative or clever, and it is propelled by a large media budget for maximum audience, reach and repetition. "If we just get our name out there, people will come," someone tells us. That's what they thought.

The general advertising pathway is tempting. Its mission is mainly to promote an image, and pure image ads have an ego appeal for, and often flatter, the advertiser. Although it has its place in advertising, this is usually not the best approach to effectively win new patients and/or new sales.

Contrast that concept with the path that is typically more suitable for hospitals: direct response advertising. Essentially, direct response is a "best practices" advertising approach that is both far more scientific and effective at generating patients than the general model.

The objective of direct response is to open specific revenue channels and generate new business. Done right, brand awareness can be a secondary benefit. The advertising message targets the prospective buyer, provides a solution to their need or problem and motivates them to act now.

"If it doesn't sell, it isn't creative."

Image advertising can be seductively unique, creative and, by industry standards, award winning. And while awards may generate new business for the ad agency, the main objective is to win new business that benefits the hospital. Return-on-Investment (ROI) for the hospital or advertiser—not ad industry awards—is the measure of success.

A general advertising message can feel good, be visually appealing and/or evoke an emotional moment (good things by the way). But if it does not produce tangible results, a "feel-good" moment isn't something that can be tracked or measured.

By definition, direct response advertising intends to cause a response directly back to the advertiser...to call for an appointment for example. And when someone responds, it is a measure of effectiveness. And, over time, ROI can be calculated down to the dime.

If your objective is results-based healthcare marketing-with measurable, provable outcome-don't make the classic mistake of opting for image or general advertising to do the job. High image techniques and professional qualities from general advertising can be incorporated with proven principles of direct response. But direct response and ROI needs to be in the driver's seat.

The tug-of-war between "general" versus "direct response" advertising has been around, in one form or another, for years. Ad industry patriarch David Ogilvy began teaching about these differences decades ago.

If you would like some help defining your marketing purpose-and avoiding this major hospital marketing mistake, please click through here for more information about planning for success.

Why Hospital Marketing Decisions by Committee Rarely Work

http://www.healthcaresuccess.com/blog/hospital-marketing-advertising/why-hospital-marketing-decisions-by-committee-rarely-work.html
Hospital Marketing is Changing



In the 21st Century, hospital marketers have been exploring a new sales approach for today’s consumer/patient. There has been an explosion of product choices and digital channels, coupled with the emergence of an increasingly discerning, well-informed patient, forcing all hospitals to navigate a much more complicated marketing, advertising and sales environment.
There are many tactics that create an immediate buzz, while others need time to build and grow. And timing is an important concept in the new healthcare marketing and advertising landscape. If you wait too long to implement your hospital marketing plans, your competitors will beat you to those valuable patients you’re trying to attract to your facility.
Ed Bennett, Healthcare Web Expert and Founder of the Hospital Social Network List, said recently, “…our world is rapidly changing due to a number of factors including healthcare reform, economic uncertainty, and empowered consumers carrying more of the financial load for their care. It is in this context that healthcare marketers are being asked to deliver something new: measurable value to their organizations. To accomplish that objective we must reinvent the ways in which we market our hospitals and health systems…”
For healthcare organizations and hospitals, marketing trends abound. Hospitals must think outside the box and come to grip with many marketing tactics they never used before—tactics like social and mobile media, blogging and content marketing. Marketing departments have had to devise a solid hospital marketing plan to build their brand, keep employees and patients engaged, and develop relationships that will help them attract new patients and their families to the hospital and its services. They have to cultivate budgets and goals, work on directions and agendas, and get the buy-in of their administrators, physicians and employees.
Competing ideas, too many opinions and the committee conundrum.
With so many people making their opinions known, these marketing plans can become a potpourri of competing ideas and interests. Projects become delayed, or even postponed indefinitely, due to too many people having a say in those projects, how they are carried out and the who, what, why and how of deployment. Although it is often a goal of the hospital to brainstorm with its physicians, staff, administrators and sometimes even patients, spouses and friends to get their ideas on how the hospital can best sell its products and services, allowing this huge group to have final say or achieve complete agreement is not possible, and even detrimental, to the forward movement of the hospital.
There is an old adage that says, “Too many chefs spoil the broth,” and a more recent saying that goes, “If one person can produce ineffective marketing, imagine what a committee can do.”
Many organizations have a marketing committee to help brainstorm and provide input to the marketing department. Management feels that this allows various voices to be heard and “involved” in marketing. If you want everyone to sit around feeling good about themselves while complaining about things they don’t like, a marketing committee is a fantastic idea.
What about having a wardrobe committee to choose the outfits that your nurses, doctors and even patients will wear? Why don’t you have an office supply committee to pick out the colors of pens you order? How about an accounting committee to help figure out where the credits and debits are posted? Or even better, what about a human resources committee to help decide who is hired and fired?
Even if your committee is full of intelligent, creative people, great ideas are typically lost. Committees, by nature, are full of compromises so solutions from a committee are usually watered down versions of the original. Marketing by committee leads to lots of bad ideas and poorly thought out plans. Instead of bold strokes from the marketing department, you get a sea of blasé.
Get the job done with just a few or outsource.
Hopefully, you have hired the best team for your marketing department who can get the job done right, so let them do it. If you don’t have the in-house talent at your hospital, you could hire a qualified third party marketing company that possesses special skills in various marketing areas to help write (and carry out) a marketing plan for your hospital. Find a marketing company that specializes in healthcare and hospitals and they’ll provide you with the best, most dynamic marketing tactics with proven results for your industry.

Create Really Bad Hospital Advertising in Eight Easy Lessons

http://www.healthcaresuccess.com/articles/really-bad-hospital-ads.html
by Lonnie Hirsch and Stewart Gandolf, MBA



Like the sound of fingernails scraping a chalkboard, bad hospital advertising drives us a little crazy. In our line of work, we see a lot of external hospital ads—in magazines, billboards and TV/video work. And frankly, much of it probably does a decent job—in fact, some of it is inspired.

But then there are the clunkers and the advertising sour apples. The "you've-got-to-be-kidding" stuff looks as professional and appealing as a coat of house paint on a classic '65 Mustang.
Bad advertising doesn't make for bad hospitals, but there are some quantifiable problems. Our quick list about the downside of bad advertising:
  • The creative and media cost is usually a waste limited resources;
  • There is no Return-on-Investment or a disconnect from measurable goals;
  • Off-course marketing messages diminish overall marketing effectiveness;
  • There's a failure to communicate or the message is mixed and confusing; and
  • Even well intended (but bad) ads do little or nothing to help the public.

8 ways to create bad hospital advertising

We will politely avoid identifying anyone, but here are several of the most common pitfalls, classic fumbles and root causes we often discover in bad hospital advertising:
  • Spotlight infection rates and re-admission scores. No doubt there's some degree of professional pride in attaining certain quality of care measurements, but "fewer septicemia infections," "fewer re-admissions," does not make for a great billboard. This one sometimes overlaps with our next category.
  • Multisyllabic medical terms are impressive. Notwithstanding that the patient-public is increasingly well informed, healthcare advertising needs to communicate without confusion. What's more, the public is far more interested in easily understood benefits and daily living solutions than in the medical science behind why they feel better.
  • Everyone eats alphabet soup. A corollary to the item above, shorthand, buzz words and abbreviations—EMR, HIR, HIPAA, ACO, ER, PPACA—can be barriers to understanding.
  • "We are pleased to announce…" your new building, technology or award. Information about concrete or equipment—without saying how these things benefit the lives of people—is a non-starter…and often boring.
  • Someone upstairs said we should do this ad. There are exceptions, but advertising is rarely a good platform for ideas that are disconnected from defined marketing goals, speak to internal matters, or tackle political issues.
  • Be over-the-top shot at being clever (or trendy, cheeky, witty or insider). The line between "creative" and "confusing" is a thin one. It's remarkably easy for ads to be seen as obscure, unclear or simply un-funny.
  • Proofreader? (We don't have one.) A spell-check program has its limitations. Over reliance will have you tracking calls to a Phoenician.
  • Let's just copy someone else's nice-looking ad. If there were no copyright or conscience issues, it's a bad idea. It may be "pretty," but you don't know its objective or goals, intended target audience, its role in a larger media plan or marketing strategy, how it performed…or any of a dozen other critical considerations. You're taking quite a chance on "nice."

We admit it's tough to get things right…

Studies say that at any given moment, as little as 25 percent of your hospital's marketing audience has a need for healthcare services. Everyone else…they don't care and/or aren't listening to what you have to say.

Admittedly it can be tough to identify, gain attention and inspire prospective patients today for something they may, or may not, need in the future. A do-it-yourself approach is not recommended.

Wednesday, August 1, 2012

Why one-third of hospitals will close by 2020

http://www.kevinmd.com/blog/2012/03/onethird-hospitals-close-2020.html
by  | in POLICY

For centuries, hospitals have served as a cornerstone to the U.S. health care system. During various touch points in life, Americans connect with a hospital during their most intimate and extraordinary circumstances. Most Americans are born in hospitals. Hospitals provide care after serious injuries and during episodes of severe sickness or disease. Hospitals are predominately where our loved ones go to die. Across the nation, hospitals have become embedded into the sacred fabric of communities.
According to the American Hospital Association, in 2011 approximately 5,754 registered hospitals existed in the U.S., housing 942,000 hospital beds along with 36,915,331 admissions. More than 1 in 10 Americans were admitted to a hospital last year.
Hospitals make a substantial imprint on local economies. In many communities, hospitals represent one of the largest employers and economic drivers. Of the total annual American health care dollars spent, hospitals are responsible for more than $750 billion.
Despite a history of strength and stature in America, the hospital institution is in the midst of massive and disruptive change. Such change will be so transformational that by 2020 one in three hospitals will close or reorganize into an entirely different type of health care service provider. Several significant forces and factors are driving this inevitable and historical shift.
First, America must bring down its crippling health care costs. The average American worker costs their employer $12,000 annually for health care benefits and this figure is increasing more than 10 percent every year. U.S. businesses cannot compete in a globally competitive market place at this level of spending. Federal and state budgets are getting crushed by the costs of health care entitlement programs, such as Medicare and Medicaid. Given this cost problem, hospitals are vulnerable as they are generally regarded as the most expensive part of the delivery system for health care in America.
Second, statistically speaking hospitals are just about the most dangerous places to be in the United States. Three times as many people die every year due to medical errors in hospitals as die on our highways — 100,000 deaths compared to 34,000. The Journal of the American Medical Association reports that nearly 100,000 people die annually in hospitals from medical errors. Of this group, 80,000 die from hospital acquired infections, many of which can be prevented. Given the above number of admissions that means that 1 out of every 370 people admitted to a hospital dies due to medical errors. So hospitals are very dangerous places.
It would take about 200 747 airplanes to crash annually to equal 100,000 preventable deaths. Imagine the American outcry if one 747 crashed every day for 200 consecutive days in the U.S. The airlines would stand before the nation and the world in disgrace. Currently in our non-transparent health care delivery system, Americans have no way of knowing which hospitals are the most dangerous. We simply take uninformed chances with our lives at stake.
Third, hospital customer care is abysmal. Recent studies reveal that the average wait time in American hospital emergency rooms is approximately 4 hours. Name one other business where Americans would tolerate this low level of value and service.
Fourth, health care reform will make connectivity, electronic medical records, and transparency commonplace in health care. This means that in several years, and certainly before 2020, any American considering a hospital stay will simply go on-line to compare hospitals relative to infection rates, degrees of surgical success, and many other metrics. Isn’t this what we do in America, comparison shop? Our health is our greatest and most important asset. Would we not want to compare performance relative to any health and medical care the way we compare roofers or carpet installers? Inevitably when we are able to do this, hospitals will be driven by quality, service, and cost — all of which will be necessary to compete.
What hospitals are about to enter is the place Americans, particularly conservative Americans cherish: the open competitive market. We know what happens in this environment. There are winners and losers.
A third of hospitals now in existence in the United States will not cross the 2020 finish line as winners.
David Houle is a futurist, advisor and speaker and Jonathan Fleece is a health care attorney, advisor, and speaker. They are the authors of The New Health Age: The Future of Health Care in America.

Thursday, June 14, 2012

The endangered public company: The big engine that couldn’t

http://www.economist.com/node/21555552

Public companies have had a difficult decade, battered by scandals, tied up by regulations and challenged by alternative corporate forms

May 19th 2012 | from the print edition


PUBLIC companies have been the locomotives of capitalism since they were invented in the mid-19th century. They have installed themselves at the heart of the world’s largest economy, the United States. In the 1990s they looked as if they would spread round the world, shunting aside older forms of corporate organisation such as partnerships, and newer rivals such as state-owned enterprises (SOEs). China’s former president, Jiang Zemin, described NASDAQ as “the crown jewel of all that is great about America”. Russia rejected five-year plans in favour of stockmarket listings and Wall Street banks abandoned cosy partnerships in favour of public equity: Goldman Sachs, the last big holdout, went public as the decade came to an end.
Public companies triumphed because they provided three things that make for durable success: limited liability, which encourages the public to invest, professional management, which boosts productivity, and “corporate personhood”, which means businesses can survive the removal of a founder. In 1997 the number of American companies reached an all-time high of 7,888 (see chart 1). Even now, American listed companies are as profitable as than they have been for 60 years.
But during the past decade, the title of a 1989 essay, “Eclipse of the Public Corporation”, by Michael Jensen of Harvard Business School, has turned out to be prescient. In 2001-02 some of America’s most prominent public companies imploded. They included Enron, Tyco, WorldCom and Global Crossing, which, before their demise, were admired. Six years later Lehman Brothers collapsed and Citigroup and General Motors turned to the government for salvation. Meanwhile, SOEs were growing in emerging markets, challenging the idea that public companies are the biggest fishes in the sea. Private-equity firms flourished in the West, challenging the idea that public companies are the best managed. And the rise of the Asian economies, with their legions of family-owned conglomerates, challenged the idea that they are best equipped to advance capitalism’s geographical frontier.
So, even though public companies are flush with cash (American firms are sitting on $2.23 trillion, see Free Exchange) and even though the world’s most talked-about entrepreneur, Facebook’s Mark Zuckerberg, is due to take his company public on May 18th, the signs of health are misleading. Public companies are in danger of becoming like a fading London club. Their membership is falling. They spend their time fussing over club rules. And, as they peer out of the window, they see the bright young things heading elsewhere.
The number of public companies has dropped dramatically in the Anglo-Saxon world—by 38% since 1997 in America and by 48% in Britain’s main markets. The number of initial public offerings (IPOs) in America dropped from an average of 311 a year in 1980-2000 to just 81 in 2011 (chart 2).
Going public no longer has the glamour it once had. Entrepreneurs have to wait longer—an average of ten years for companies backed by venture capital, compared with four in 1985—and must jump through more hoops. Lawyers and accountants are increasingly specialised and expensive; bankers are less willing to take them public; qualified directors are harder to find, since even “non-execs” can go to prison if they sign false accounts.
The great IPO famine
Even when their firms do go public, the most successful technology entrepreneurs manage to preserve a lot of personal control. Google introduced a third class of non-voting shares despite the fact that its three bosses, Eric Schmidt, Sergey Brin and Larry Page owned 60% of voting shares. Mr Zuckerberg put off taking Facebook public until he had little choice (you have to publish quarterly accounts like a public company once you have more than 500 private shareholders); he will control more than half of Facebook’s voting stock.
The IPO crisis has coincided with a boom in other corporate life forms. Familiar companies have started to put unfamiliar letters after their names: Chrysler LLC and Sears Brands LLC. The University of Illinois’s Larry Ribstein called this “the rise of the uncorporation”.
Private-equity companies have taken some of the most familiar names on the high street private, including Boots, J.Crew, Toys “R” Us, and Burger King. They also bagged some of the biggest stockmarket beasts: in 2007 Blackstone bought Hilton Hotels for $25.8 billion.
Partnerships, too, are thriving, reversing a decline that began in the era of Charles Dickens’s “Dombey and Son” (1848). Partnerships provided unlimited liability to the partners but limited their number. This meant partners could be ruined if their company failed (as Dombey was) but could not expand if it boomed. Now, thanks to three decades of legal reforms, partnerships can offer most of the benefits of listing, such as limited liability and tradable shares. In America they also boast a big tax advantage: partnerships are liable for only one lot of taxes, whereas companies must pay corporate taxes as well as taxes on dividends.
The result has been a revolution: one-third of America’s tax-reporting businesses now classify themselves as partnerships. They have adopted exotic forms of corporate organisation, such as Limited Liability Limited Partnerships (LLLPs), Publicly Traded Partnerships (PTPs) and Real Estate Investment Trusts (REITs). Private-equity firms are typically organised as private partnerships. The individual funds through which they raise money are limited partnerships. And they treat their managers more like partners than employees, rewarding them accordingly. The former CEO of the Gap retail chain made $300m running J.Crew, a clothing firm, on behalf of Texas Pacific.
Policymakers have embraced alternatives to the public company, too. Britain’s Conservative prime minister, David Cameron, is happier praising employee-owned John Lewis than your average PLC (public limited company). American corporate reformers regularly cite a private firm, W.L. Gore, as a model; the maker of the eponymous Gore-Tex employs 9,500 “associates” and “sponsors” (not workers and bosses). Such companies use shares to motivate their employees but shield themselves from the capital markets. Employees become co-owners when they join and may not sell their shares when they leave.
Governments have made it easier to create such alternative corporate structures. Seven American states have passed laws to allow companies to register as “B” corporations which explicitly subordinate profits to social benefits. The British government has established a class of Community Interest Companies which issue shares and dividends but exist to promote social purposes. It has also handed over the management of hospitals to “trusts”— public-private hybrids.
The rise of new economic powers has further changed corporate organisation. In the 1990s it seemed that emerging-market companies would take the Western public company as their model. In fact they have embraced two slightly different corporate forms: SOEs and family conglomerates. These companies list on the stockmarket but do little to constrain the power of the state or of family shareholders.
In June 2011 SOEs accounted for 80% of the value of China’s market, 62% of Russia’s and 38% of Brazil’s. They include some of the world’s most important concerns: the 13 largest oil companies, the biggest gas company (Gazprom), the biggest mobile-phone company (China Mobile), the biggest ports operator (Dubai Ports).
The most serious challenge to SOEs comes from family-controlled conglomerates. Family businesses account for about half of listed companies in the Asia-Pacific region and two-thirds in India. Families exercise tight control of their empires—and limit the power of other shareholders—through a variety of mechanisms such as family-controlled trusts (which have more power than boards), appointing family members to managerial positions and attaching different voting rights to different classes of stock. Diversified family firms are good at taking a long-term view, diverting money from cash cows to new industries that might take a long time to produce results. They are also good at dealing with the government failures that plague emerging markets. It is remarkable how fast even India’s lumbering government can move if a Tata or an Ambani calls.
Family companies of a different type have had a good decade in Europe. German family firms have led the country’s export boom by dominating niche markets such as printing presses (Koenig & Bauer), licence plates (UTSCH) and fly swatters (Aeroxon). These firms pride themselves on a professional approach to management: Nicholas Bloom and John Van Reneen, of the London School of Economics, point out that only 10% of German family firms choose their CEOs through primogeniture compared with two-thirds of family-owned firms in Britain and France. They also pride themselves on long-termism, investing heavily in training and upgrading their machinery.
Getting better versus getting worse
Some of the reasons for the decline of public companies and the success of alternatives may prove temporary. The fall in the number of listed firms owes something to the dotcom bust, a one-off event. The private-equity boom was fuelled by cheap debt. SOEs have been turbocharged by the rise in the price of oil and other commodities. The next decade may not be as easy for the emerging-world’s family conglomerates as the past decade. But there is also something more fundamental going on: these various corporate forms have all learned how to manage their problems better than public companies have, while continuing to exploit their advantages.
The biggest advantage of SOEs is political: ties with governments can protect them from unwelcome competition. That, of course, is also their problem: they can easily become bloated and lazy. So state-capitalist governments, particularly the Chinese, have turned to overseas listings to force staid monopolies to become nimbler, capable of responding to market demands, as well as government fiat.
The big advantage for family firms is their capacity for long-termism. The drawbacks are family feuds and a lack of professionalism in the second or third generations. So, like state-capitalist governments, family companies are turning to market mechanisms: professional managers, private-equity firms and private markets such as SecondMarket and SharesPost, which allow private firms to trade shares without public scrutiny.
In contrast, public companies have got worse at managing their problems, three in particular. Mr Jensen argues that their biggest drawback is what economists call the principal-agent problem: the split between the people who own the company (principals) and those who run it (agents). Agents have a nasty habit of trying to feather their own nests. Dennis Kozlowski, Tyco’s former boss, even spent company money throwing a $2.1m birthday bash for his wife that featured a Manneken-Pis-like replica of Michelangelo’s David dispensing vodka. But, as the current “shareholder spring” attests, principals have been bad at monitoring their agents.
Mr Jensen’s solution was to give managers “skin in the game”—that is, make their pay reflect company performance so they act like owners. This has backfired: some bosses manipulated their companies’ share prices to enrich themselves and most have seen their pay outpace company performance. The total remuneration of FTSE 100 chief executives rose by an annual average of 10% in 1999-2010, whereas returns on the FTSE 100 rose by an annual 1.9%.
The second problem is regulation. Public companies have always had to put up with more regulation than private ones because they encourage ordinary people to risk their capital. But the regulatory burden has become heavier, especially after the 2007-08 financial crisis. America has introduced a raft of new rules, from the 2002 Sarbanes-Oxley legislation on accounting to the Dodd-Frank financial regulations of 2010. According to one calculation, Sarbanes-Oxley increased the annual cost of complying with securities law from $1.1m per company to roughly $2.8m. But that is nothing compared with the costs of distraction. In 2007 Oaktree Capital Management, a hedge-fund advisory firm, chose to raise $880m in a private placement rather than an IPO because, as the founders put it, “they were happy to sacrifice a little public market liquidity, and even take a slightly lower valuation, in return for a less onerous regulatory environment and the benefits of remaining private.”
The third problem is growing short-termism. The capital markets have increased their power dramatically with the rise of huge institutional investors and the intensification of shareholder activism. Mutual funds count their money in trillions rather than billions. Data providers such as Risk Metrics arm shareholder activists with plenty of ammunition. And hedge funds are not afraid to take on corporate Goliaths such as McDonald’s and Time Warner if they think they are failing. And as capital markets have flourished, corporate life has become riskier. The average life expectancy of public companies shrank from 65 years in the 1920s to less than ten in the 1990s. So has the life expectancy of CEOs. The average job tenure of the CEO fell from 8.1 years in 2000 to 6.3 years in 2009, according to Booz & Co, a consultancy. Léo Apotheker lasted just nine months as head of SAP and ten as head of Hewlett-Packard.
Sometimes, investors are right to kick out managers (they own the firm, after all). Companies must strike a balance between the short and long term, satisfying the market’s demand for profits today, while planning for the future. The worry is that regulators and owners both seem to be making it harder for bosses to look beyond quarterly earnings. Boards are devoting less time to strategy and more to enforcing regulations. Leo Strine, a judge with expertise in corporate law, accuses institutional investors of “gerbil-like” activity as they move money from one company to another. Standard Life Investors complains that the noise generated by quarterly earnings has become an “unwelcome distraction” from thinking about the long term.
Public company as public good
What should one make of the public company’s travails? There is every reason to celebrate the fact that businesses have more corporate forms to choose from. Indeed, the menu should be lengthened by inventing new arrangements or revisiting old ones. France’s “SCAs” or Sociétés en Commandite par Actions have two tiers of partners: general ones jointly and severally liable for a company’s debts, and limited partners who are ordinary shareholders with little power and who can lose only what they invest. This might provide a model for investment banks.
But there are reasons to worry that the downgrading might go too far. Can the private-equity industry function properly if private investors cannot easily cash out through IPOs? Can SOEs avoid stagnation if conventional multinationals are struggling? Public companies are parts of an ecosystem of innovation and job creation. IPOs give venture capitalists and entrepreneurs a chance to make fortunes if they spot a game-changing idea. They also provide new companies with capital. The Kauffman Foundation has shown that one reason America has been better at generating jobs than Europe is its skill at creating innovative companies such as Amazon, eBay and Google. These companies took off when they went public.
William Draper, one of Silicon Valley’s most successful investors, speaks for many when he argues that this ecosystem may be drying up. Venture capitalists are recouping their investment by selling new companies to established ones rather than preparing them for independent life. In 2010 five large companies gobbled up 134 start-ups—more than the entire crop of American IPOs that year. Two of the most talked-about start-ups of recent years—Skype and Zappos—chose to sell themselves to giant firms (Microsoft and Amazon respectively). This may not be good for the start-ups. Imagine if Microsoft or Apple had sold themselves to IBM in the 1980s and you get a sense of the problem.
Public companies produce annual reports, hold shareholder meetings and explain themselves to analysts. Private companies by comparison operate behind a veil of secrecy. The danger is that regulators are creating a corporate version of the dual labour market. By shining a spotlight on public companies, they are encouraging businesses to take refuge in the shade of the private sector.
Public companies also foster popular capitalism. The 20th century saw shareholding broadened thanks to privatisations in the 1980s and the rise of mutual funds. Today shareholding is in danger of narrowing again. The reduction in the number of IPOs is making it harder for ordinary people to put money into a future Google. The rise of the private-equity industry and the proliferation of private markets such as SecondMarket gives more power to a magic circle of company founders and experienced investors.
Public companies have shown an extraordinary resilience. They have survived the Depression, the fashion for nationalisation, and the buy-out revolution of the 1980s. But the challenge to them looks unusually strong at the moment, and the auguries for the future grim.